Berita Seputar Artis & Entertainment
Berita  

Ramai Diboikot, Raffi Ahmad Beri Alasan Tak Unggah Peringatan Darurat kemudian Turun Demo di dalam DPR

artis-indonesia.net – Jakarta – Raffi Ahmad akhirnya angkat bicara tentang dirinya yang tersebut tak terlibat di demonstrasi menolak revisi UU Pemilihan Kepala Daerah serta tak mengunggah ‘Peringatan Darurat’ berlambang Garuda Pancasila di tempat media sosial. Langkah Raffi ini memunculkan berbagai kritik dari rakyat khususnya warganet, yang dimaksud menudingnya tak pro-rakyat kemudian berpihak pada kekuasaan. Seruan kebencian untuk memboikot hingga ancaman merusak bisnisnya pun padat dibicarakan.

Sejak rapat DPR untuk revisi UU pemilihan gubernur pekan lalu, netizen ramai-ramai mengunggah ‘Peringatan Darurat’ di dalam media sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap revisi tersebut. Namun, absennya Raffi di aksi ini membuatnya menjadi sasaran hujatan sebab selebritas lain sampai turun aksi pada depan Gedung DPR pada 22 Agustus lalu. Selain itu, kehadirannya sama-sama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming pada kegiatan di area Bandung justru menguatkan sentimen publik.

Raffi Ahmad Klaim Tetap Suarakan Kepentingan Rakyat dengan Cara Berbeda

Dalam kegiatan FYP di tempat Trans TV pada Rabu, 28 Agustus 2024, aktor dan juga presenter berdarah Sunda itu menjelaskan alasan dirinya bukan bergabung dan juga di aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap orang mempunyai cara yang mana berbeda pada menunjukkan dukungan terhadap rakyat. 

“Semua orang kan punya cara yang berbeda-beda. Bukan permasalahan pendukung pilpres, tidak pendukungnya 01, 02, 03. Bukan berarti nggak terlibat demo atau bukan memposting tandanya tidak ada menyuarakan rakyat,” ujar Raffi.

Raffi mengungkapkan bahwa ketika aksi yang dimaksud berlangsung, ia sedang berada di dalam Bandung untuk urusan keluarga, tepatnya membantu adik iparnya, Ritchie Ismail atau Jeje Govinda, yang digunakan akan forward pada Pemilihan Kepala Daerah Bandung Barat. Selain itu, ia juga sedang mendampingi Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming juga Menteri Perdangan Zulkifli Hasan, di kegiatan blusukan.

“Aku lagi di area Bandung untuk urusan kebetulan adik aku kan juga nyalon, sebagai keluarga ya aku bantu pada sana. Kebetulan dalam sana lagi ada Mas Gibran, Pak Zulkifli Hasan, memang benar kebetulan saja. Tapi orang mikirnya jadi aneh-aneh,” kata suami Nagita Slavina itu.

Alasan Tidak Mengunggah Peringatan Darurat

Terkait ketidakikutsertaannya di mengunggah ‘Peringatan Darurat’ di area media sosial, Raffi menjelaskan bahwa ia memilih untuk tidaklah terburu-buru di menyatakan sikapnya di tempat media sosial. Bagi Raffi, dukungan untuk rakyat tidaklah harus ditunjukkan dengan cara yang digunakan sama. 

“Kenapa gak terlibat posting? Semua orang kan punya cara yang berbeda,” ungkapnya menegaskan. Raffi juga mengatak  bahwa kehadirannya di area Bandung bukanlah berarti dirinya abai terhadap isu-isu yang mana berkembang. Ia mengaku akan tetap saja berada dalam sisi rakyat juga menyuarakan kepentingan dia dengan tindakan sendiri. 

“Di di lokasi ini aku menghadapi nama rakyat, berdiri sama-sama rakyat. Ini adalah aku juga posting (dukung putusan MK). Setiap orang punya cara berbeda,” tutur Raffi. Namun, walaupun telah memberikan klarifikasi, sentimen umum terhadap Raffi Ahmad masih cukup negatif. Banyak yang tersebut menganggap klarifikasinya belaka sebatas sikap untuk meredam kritik yang tersebut bergejolak.

Gerakan Peringatan Darurat

Gerakan ‘Peringatan Darurat’ lalu aksi Demo Darurat Indonesia yang berlangsung dalam depan Gedung DPR pada 23 Agustus menjadi momen penting bagi pergerakan yang membantu aspirasi rakyat. Tidak semata-mata peserta didik kemudian aktivis yang digunakan hadir, namun banyak selebritas juga seniman yang dimaksud turut juga di menentang tersebut. Mereka bersatu menentang revisi UU pemilihan kepala daerah yang dimaksud dianggap bukan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Revisi UU pemilihan kepala daerah yang sudah pernah disahkan oleh DPR RI dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan kekuatan kekuasaan oligarki. Sementara delapan fraksi dalam DPR menyetujui pengesahan revisi ini, umum merespons dengan keras, menganggap bahwa inovasi yang dimaksud semata-mata akan menguntungkan partai-partai besar yang tersebut menggalang kepentingan penguasa.

YOUTUBE | INSTAGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *